Seperti Rencana, PT Liga Gelar RPUS Besok

Jakarta - Anggota Komite Eksekutif PSSI, La Nyalla M. Mattalitti, mengungkapkan bahwa PT. Liga Indonesia (LI) akan tetap melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti yang direncanakan.

Sejumlah klub yang menolak berpartisipasi dalam Indonesian Premier League (IPL) yang dikelola PT. Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) karena dinilai tidak sah. Klub-klub ini, termasuk sejumlah klub besar seperti Persipura Jayapura, Sriwijaya FC hingga Persiwa Wamena.

Mereka ingin liga tetap digelar sesuai format PT LI, yang sudah ditetapkan sebagai pengelola kompetisi PSSI lewat Kongres PSSI di Bali akhir Januari lalu. Untuk memenuhi kewajibannya, PT LI.

Agenda RUPS akan dimulai sejak tanggal 22 Oktober hingga tanggal 27 Oktober. “Pra-RUPS itu akan membahas soal mekanisme pembagian saham pada tanggal 22-23 (Oktober), lalu pada tanggal 27 akan kami gelar penandatangan pembagain saham,” ujar La Nyalla.

Hal Senada juga diungkapkan Agus Santoso, asisten manajer Persiwa Wamena. “Dalam rapat tersebut PTLI akan membagikan saham kepada klub, yang lalu akan menunjuk jajaran direksi yang akan mengelola liga,” terangnya.
CEO PTLI, Joko Driono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan perwujudan keputusan Kongres PSSI di Bali lalu, dimana para anggota setuju untuk membagikan saham PTLI sebesar 99 persen kepada klub serta satu persen berupa golden share kepada PSSI.

Artinya, meski PSSI memegang saham minoritas, organisasi tersebut tetap memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu berkaitan dengan aspek olahraganya.

Sementara itu, mengenai LPIS dan IPL, La Nyalla kembali menegaskan bahwa keduanya tidak sah. Keputusan juga dinilai La Nyalla diambil secara sepihak oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Sihar Sitorus dan ketua umum PSSI Djohar Arifin Husin.

“IPL itu ilegal dan PT LPIS itu juga ilegal, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola liga. Tidak bisa Sihar main memutuskan saja. Exco (Komite Eksekutif) itu ada 11, kalau hanya keputusan Sihar sendiri jelas itu tidak bisa dibilang keputusan yang sah,” tegasnya.

Ketua pengurus PSSI provinsi Jawa Timur itu juga mengritik keputusan pengurus tersebut yang tanpa alasan jelas menambahkan enam klub dalam kompetisi kasta teratas.

“Yang jadi masalah utama saat ini adalah naiknya enam tim yang tidak jelas itu. Klub-klub yang bersih jangan sampai digabungkan dengan klub yang berstatus 'kotor', bisa kotor semua kompetisi ini.”

Pencabutan sanksi Persema Malang, Persibo Bojonegoro dan PSM Makassar karena menyeberang ke LPI musim lalu dinilai menyalahi aturan. Begitu juga promosi yang didapat PSMS Medan dan Persebaya Surabaya, klub kota yang disebut ikon.

“Mana ada aturannya seperti itu,” lanjutnya. “Oleh karena itu saya himbau kepada klub-klub, jangan sampai dikelabuhi oleh PT LPIS. Saya sebagai ketua komite hukum, siap jadi jaminan. Itu adalah kompetisi ilegal.” [kun]

Posted in: Olahraga